Diskusi Ilmiah 28 Januari 2017: Update Politik dan Ekonomi Indonesia 2017

Tanggal 28 Januari 2017, divisi Kajian Ilmiah PPI Kyoto-Shiga bekerjasama dengan I-START (Indonesian Student Association at Ritsumeikan University) mengadakan diskusi mengenai update politik dan ekonomi Indonesia 2017. Diskusi ini...
roundtable_for_web2

Tanggal 28 Januari 2017, divisi Kajian Ilmiah PPI Kyoto-Shiga bekerjasama dengan I-START (Indonesian Student Association at Ritsumeikan University) mengadakan diskusi mengenai update politik dan ekonomi Indonesia 2017. Diskusi ini bertujuan untuk saling memberikan informasi dan pengetahuan diantara warga PPI Kyoto-Shiga mengenai kondisi politik dan ekonomi terkini di tanah air.

 

  1. Politik

1.1. Pilkada 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 menjadi pusat perhatian, terutama Pilkada DKI Jakarta karena banyak pihak melihat Jakarta sebagai bantu loncatan untuk menuju kursi Presiden. Namun pengalaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Gubernur DKI ke RI1 akan sulit diulangi dikarenakan ada situasi yang cukup berbeda, terutama dengan posisi Jokowi sebagai petahana. Selain itu, Pilkada 2017 ini juga dapat menjadi sebuah ujicoba strategi bagi pihak-pihak yang ingin berkompetisi di 2019 nantinya.

Sangat disayangkan Pilkada DKI memunculkan strategi politik / kampanye yang menggunakan hoax dan fitnah yang memecah belah persatuan. Meski semua orang tertuju pada Pilkada DKI 2017 untuk menantikan calon di Pilpres 2019, bukan tidak mungkin muncul calon lewat cara lain. Pengalaman SBY di tahun 2004 menunjukkan bahwa kemunculan calon alternatif menjelang pemilihan sangat mungkin, terutama dengan adanya media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Pilkada Jakarta memang menyedot perhatian, tapi perlu diingat bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan jumlah penduduk lebih besar itu berada di luar Jakarta. Tokoh alternatif bisa muncul selepas Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur selesai di 2018. Dengan kuatnya politik identitas yang bergulir di Indonesia belakangan, ada kemungkinan tokoh alternatif justru datang dari tokoh agama. Pertengahan hingga akhir 2018 seharusnya sudah mulai terbentuk kandidat-kandidat utama yang akan bersaing di 2019.

Politik Identitas

Latar belakang pemilih juga menjadi penting dalam penentuan pilihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa etnisitas dan agama mempengaruhi preferensi pemilih. Kandidat yang potensial juga dapat muncul dari konstelasi politik, citra ‘tokoh yang terdzolimi’ sangat gampang menarik simpati. Hal ini terjadi di Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Ditambah lagi dengan penggunaan politik identitas yang semakin menguat belakangan ini. Politik identitas sendiri di beberapa daerah di Indonesia sangat kuat, namun tidak pernah dibawa ke ranah publik secara terbuka. Salah satu contohnya adalah pasangan calon yang harus memiliki latar belakang (etnis, agama dll) yang berbeda satu sama lain untuk menjaring masa sebanyak-banyaknya.

Model consociationalism sebenarnya umum diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Lebanon, yakni perimbangan berdasarkan latar belakang ras, agama dll. Namun di Indonesia tidak diformalkan dan hanya sebatas gentlemen agreement. Politik identitas dan politik uang adalah dua strategi yang paling sering digunakan oleh para kandidat di pilkada dan menomorduakan adu program kerja.

1.2. Tantangan Pemerintahan Jokowi

Tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Legislatif secara bersamaan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin fokus pemerintahan saat ini akan hanya efektif sampai 2018. Mengingat para anggota kabinet yang terafilisiasi dengan partai politik dan parlemen akan berkampanye untuk partai masing-masing. Saat ini isu keamanan dan peranan masyarakat sipil layak menjadi perhatian pemerintah. Stabilitas politik juga menjadi tantangan Jokowi di tahun ini dan 2018, politik identitas seperti memiliki pendukung sendiri yang berlawanan dengan Jokowi. Presiden harus bisa mulai menjembatani jurang yang ada untuk stabilitas politik Indonesia yang akan sangat berpengaruh kepada stabilitas ekonomi Indonesia.

Isu Makar dan Komunis

Isu-isu makar dan kebangkitan komunis banyak menghiasi linimasa media sosial. Makar sangat sulit dilakukan karena konstitusi kita mengatur secara ketat mekanisme pemakzulan, kecuali jika rencana penggulingan ingin dilakukan diluar konstitusi. Hal ini juga dipengaruhi oleh hoax-hoax yang muncul di media sosial. Jokowi bisa mengantisipasi hal ini dengan dialog, seperti yang diprakarsai oleh Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo. Diharapkan dengan mengkonfrontir masa kelam 1965 dapat menyelesaikan masalah tersebut. Isu komunis kebanyakan ditakuti oleh orang-orang yang berusia 40 tahun keatas yang mungkin terpengaruh propaganda Orde Baru. Paham komunis sendiri sudah usang secara global dan tidak sesuai dengan pola ekonomi, sosial dan politik Indonesia saat ini.

Iklim Investasi dan Sentimen Anti Asing

Pemerintahan Jokowi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur memerlukan banyak investasi dari investor asing untuk modalnya. Kerjasama infrastruktur banyak dilakukan dengan Tiongkok dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagai landmark kerjasamanya. Namun sentimen anti-asing muncul seiiringan dengan investasi dari Tiongkok tersebut. Sentimen anti asing ini pun dapat menjadi modal oposisi untuk menggoyang pemerintah.

Sentimen anti-asing ini sudah kuat di daerah karena banyak muncul perusahaan yang memperkerjakan TKA. Beberapa peserta diskusi menuturkan didaerahnya masing-masing banyak muncul TKA di sector informal yang memunculkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat meredam isu ini di level daerah dan meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan investor. Pemerintah juga dapat lebih transparan dalam mengumumkan perjanjian-perjanjian kerjasama investasi sehingga tidak menimbulkan kabar yang simpang siur.

Untuk investasi sendiri, Indonesia tidak akan memiliki banyak pilihan selain bergantung pada Tiongkok untuk beberapa tahun kedepan. Mengingat Amerika yang masih menata diri dibawah administrasi Presiden Donald Trump dan negara-negara Eropa dan Asia lainnya yang masih dalam masa penyembuhan dari krisis ekonomi. Namun Indonesia dapat menggunakan mekanisme ASEAN dalam bernegosiasi dengan Tiongkok agar memiliki daya tawar yang lebih kuat.

  1. Ekonomi

2.1.Pemotongan anggaran

Pemotongan anggaran terjadi karena adanya pemasukkan yang berkurang atau pengeluaran yang terlalu besar, kemungkinan defisit APBN pun dapat menyebabkan hal ini. Dilihat dari konteks sumber pemasukan pemerintah, upaya pemotongan anggaran tidak terlepas juga dari adanya kekhawatiran terhadap penerimaan pajak yang melenceng dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016. Ini bisa disebabkan antara lain sektor pertambangan dan migas yang masih bergerak lambat, harga komoditas di pasar internasional yang belum pulih, serta koreksi ke bawah ekonomi global yang membuat iklim perdagangan internasional tidak kondusif.

Pengaruh terhadap ekonomi seharusnya tidak terlalu banyak dan BI sendiri pun belum menunjukkan kekhawatiran karena pemotongan anggaran tidak menyentuh belanja modal dan belanja prioritas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemotongan terjadi terhadap pos-pos seperti anggaran perjalanan dinas, biaya meeting (konsinyering), hingga pembangunan infrastruktur yang dikategorikan tidak mendesak. Kebakaran hutan juga dapat berpotensi menghambat ekonomi dan tahun 2017 akan ada potensi kebakaran hutan karena musim panas panjang.

Secara umum bisa dikatakan jumlah anggaran yang dipangkas belum signifikan terhadap total anggaran tahun 2017. Kita bisa anggap bahwa ini salah satu langkah nyata pemerintah untuk berhemat dan memusatkan perhatiannya untuk kesejahteraan rakyat. Situasi ekonomi saat ini pun masih bisa didorong ke arah positif asalkan stimulus fiskal dapat terjamin dan dorongan kegiatan sektor riil ditambah dengan investasi sektor swasta tetap tinggi. Peran Sri Mulyani masih membawa angin segar di pasar uang dan modal kita. Dengan adanya kepercayaan ini, ditunjang dengan displin sisi fiskal yang tegas, kinerja perekonomian Indonesia masih bisa diperbaiki kedepannya.

2.2. JP Morgan dan Iklim Investasi

Pemutusan hubungan kerjasama antara pemerintah RI dengan partner investasinya, JP Morgan terjadi terkait hasil riset yang dikeluarkan institusi tersebut yang menurunkan peringkat surat utang atau obligasi Indonesia dari yang sebelumnya overweight menjadi underweight. Penilaian JP Morgan ini berdasarkan pada rencana Amerika Serikat yang ingin menarik investasinya kembali ke dalam negeri. JP Morgan menilai Indonesia belum kuat untuk menghadapi arus investasi yang akan ditarik Amerika kembali ini. Penilaian awal JP Morgan ini tidak masuk akal karena peringkat kita dibawah Brazil yang notabene masih mengalami krisis ekonomi.

Beberapa situs investasi juga menyebutkan sebab penurunan peringkat ini juga terkait isu keamanan seiring meningkatnya ketegangan etnis dan agama di Indonesia, terutama mengenai pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun ini. Pemerintah menganggap tindakan JP Morgan kurang tepat dan tidak hati-hati karena berpotensi merusak citra produk obligasi pemerintah Indonesia di mata investor. Entah karena pengaruh tindakan tegas dari pemerintah Indonesia atau rekalibrasi dari factor-faktor yang menjadi dasar riset mereka, JP Morgan saat ini telah merevisi penilaiannya yang lalu untuk Indonesia, dari underweight ke neutral awal Januari ini.

 

2.3. Redominasi Rupiah

Redominasi tidak akan mempengaruhi nilai mata uang, karena nilai uang akan tetap hanya pencatatanya yang akan berubah. Redominasi bertujuan untuk:

  1. Menyederhanakan sistem pembayaran;
  2. Mengurangi inflasi;
  3. Meningkatkan kredibilitas perekonomian Indonesia di dunia internasional
  4. Menarik masyarakat untuk menggunakan mata uang lokal

Dampak positifnya antara lain (1) transaksi keuangan akan lebih sederhana (terkait tujuan diatas); (2) mempermudah proses akuntansi atau pembukuannya, (3) meningkatkan martabat bangsa Indonesia di mata internasional. Dampak negatifnya (1) penggantian infrastruktur besar-besaran yang pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, (2) perlu sosialisasi menyeluruh ke masyarakat, (3) harga barang dan jasa yang kemungkinan besar akan naik. Proses redominasi panjang dan tidak akan selesai dalam setahun. Redominasi berbeda dengan Sanering. Yang terakhir meninggalkan kenangan buruk bagi Indonesia.

Jika proses redenominasi bisa berjalan baik, beberapa syarat harus bisa dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia (1) inflasi yang rendah dan stabil selama jangka waktu tertentu (kurang lebih 3-4 tahun berturut-turut), (2) cadangan devisa yang mumpuni (rencana cadangan apabila inflasi yang terjadi akibat redenominasi tidak terkendali), (3) persamaan persepsi antara rakyat, pelaku pasar, dan pemerintah akan redenominasi, (4) peraturan/landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Terlepas dari isu redominasi, kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi sendiri dipandang belum optimal karena banyak kebijakan yang tidak pro rakyat pada umumnya. Contohnya adalah pemberian bunga bank yang tinggi pada peminjaman oleh masyarakat. Impor yang masih terlalu besar. Kedaulatan pangan harus menjadi perhatian, meski swasembada tidak harus diseluruh bidang.

 

Tautan video diskusi: https://youtu.be/GFStik7Dn98

Categories
Uncategorized
ppikyoto

Administrator website PPI Kyoto Shiga

RELATED BY