Rakyat sampai detik ini masih didera gelombang massif ketidakadilan. Kemiskinan tetap tinggi karena melimpahnya pengangguran. Keadilan telah dirampas oleh ‘hacker’ penegakan hukum di Indonesia. Golongan yang membajak sistem hukum sehingga tidak bisa bekerja efektif dan dibuat kehilangan filosofi keadilannya.

Golongan Hacker
Dalam negara demokrasi, hukum formal merupakan esensi dari sistem berbangsa dan bernegara dalam menciptakan keadilan. Karena melalui hukum pelayanan publik oleh negara bisa dijalankan dan pelaksanaan pembangunan bisa diupayakan mencapai tujuannya. Namun di negeri ini, hukum formal tak beroperasi sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan banyak elite di setiap dimensi dan level kepemimpinan negara menjadi hacker penegakan hukum, daripada menjadi penegak sistem hukum. Sumber kekuasaan dan pengetahuan elite dioptimalkan untuk meng-hack (membajak) sistem hukum.

Tujuan utama pembajakan sistem hukum adalah mendisfungsi kerja ideal hukum agar praktik korupsi dalam segala dimensinya berjalan aman. Seperti elite pengusaha bisa ngemplang wajib pajak perusahaannya, elite birokrasi bisa memanipulasi pembangunan menjadi proyek pribadi, atau (mantan) pejabat negara mangkir dari proses hukum setelah mencuri dana negara. Publik sudah menyadari siapa saja golongan hacker penegakan hukum itu. Karena wajah-wajah para hacker penegakan hukum tersebut sering muncul di media massa. Sebagian kecil saja masuk bui, sebagian besar semakin aktif membajak sistem hukum di Indonesia.

Pembajakan dilakukan dengan menyebarkan virus yang melemahkan sistem hukum dalam bekerja menciptakan keadilan. Virus tersebut bisa dalam bentuk pengaburan makna dasar dari aturan-aturan hukum dengan mendeliverasi wacana argumentatif para advokat hitam. Virus lainnya bisa dalam bentuk lobi-lobi disertai transaksi haram dengan para operator sistem hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan. Akibatnya para operator sistem hukum tersebut pada gilirannya telah dibaiat sebagai golongan hacker penegakan hukum. Kasus skenario kriminalisasi ketua KPK Bibit-Chandra oleh Anggodo, hanya salah satu contoh bagaimana hukum telah dibajak oleh golongan hacker tersebut. Tidak mengherankan jika diindikasikan para operator hukum di kepolisian memiliki rekening gemuk oleh transfer dana dari sumber-sumber misterius.

Penyebaran virus oleh golongan hacker penegakan hukum telah menyebabkan sistem kerja hukum tidak mampu berproses secara ideal. Tujuan suci hukum menurut Aristoteles, yaitu memberikan hak dan keadilan pada setiap warga menjadi absurd. Tidak mungkin bisa tercapai dalam kondisi hukum terbajak. Inilah sebab fakta aktual yang memaparkan bahwa jumlah kemiskinan tidak bisa dikurangi bahkan cenderung meningkat. Bagaimana bisa dikurangi jika sistem hukum yang mengawasi proyek pembangunan, penggunaan dana negara, sampai mengawasi pemungutan pajak negara sudah dibajak sistem kerja idealnya?

Optimisme Keadilan?
Membayangkan kondisi riil sistem hukum yang telah terbajak pada satu sisi menimbulkan pesimisme publik. Pada perbincangan sehari-hari akan mudah ditemukan pertanyaan pesimistis. Apakah bisa negeri ini bersih dari golongan hacker penegakan hukum yang sudah sedemikian kuat jejaringnya? Sampai-sampai membicarakan keadilan di negeri ini serasa utopis. Pesimisme terhadap penegakan hukum bisa meluas menjadi pesimisme terhadap keadilan itu sendiri. Kenyataannya pesimisme keadilan ini mudah ditemukan di kalangan rakyat kecil.

Padahal pesimisme, seperti kata Barker (2009) dalam Tragedy and Citizenship, bisa memperlambat kemajuan suatu masyarakat bangsa mencapai cita-cita perdamaian dan keadilan itu sendiri. Karena pesimisme menciptakan ketidakpedulian terhadap apa yang akan terjadi. Serta menyebabkan bekunya partisipasi konstruktif dalam pembangunan. Kondisi pesimisme ini akan memperparah masa depan keadilan di Indonesia.

Namun demikian gerakan elemen-elemen sipil dalam upaya pembersihan hacker penegakan hukum di Indonesia adalah seperti cahaya. Menyibak bayangan gelap pesimisme keadilan publik. Teror dan kekerasan tidak menyurutkan gerakan pembersihan hacker penegakan hukum dari Indonesia. Hasilnya adalah terbongkarnya sebagian golongan hacker penegakan hukum yang menjadi biang ketidakadilan di Indonesia. Hal ini memberikan makna penting bahwa golongan hacker penegakan hukum bukanlah mustahil dikalahkan. Optimisme keadilan publik bisa terbangun atas peran kritis masyarakat sipil tersebut.

Sayangnya sumbangan besar masyarakat sipil dalam membangun optimisme keadilan publik dengan melawan hacker penegakan hukum belum direspon konkrit oleh rejim. Sekali lagi, rejim hanya berbasa-basi politik dengan menjenguk aktivis yang menjadi korban kekerasan tanpa kebijakan konkrit untuk membersihkan golongan hacker. Perilaku rejim tersebut bisa meruntuhkan optimisme keadilan yang telah dibangun gerakan sipil.